mdjum E-Learning

7 Desember 2009

KOMISI-KOMISI NEGARA.

Filed under: Uncategorized — pemberianku @ 09:57

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.
Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah lembaga Negara yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pembentukan KPK sangat controversial karena secara nyata dan fakta sudah ada lembaga lain yaitu Kejaksaan dan Kepolisian tetapi kejahatan Korupsi di Indonesia sudah merupakan Kejahatan Yang Luar Biasa karena telah meluas dan dilakukan secara sistimatis.
Dan Undang-Undang KPK yaitu Undang-Undang No.30 Tahun 2002. Tentang KPK dan perjalanan panjang Undang-Undang KPK meliputi

a) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.3 Tahun 1971.
b) Undang-Undang No.28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme.
c) Undang-Undang No.31 Tahun 1999. Tentang Korupsi.
d) Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Tentang penyempurnaan Undang-Undang Korupsi No.31 Tahun 1999.
e) Tentang Gratifikasi.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disebut (KOMNAS HAM) adalah lemnaga mandiri yang dimaksudkan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Komnas Ham dibentuk dengan Keppres No.50 Tahun 1993 dan kemudian dipertegas dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.
Fungsi dan Komnas HAM adalah melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia dan selain itu ditambahkan dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000, tentang Pengadilan HAM menambah kewenangan Komnas HAM untuk melakukan Penyelidikan terhadap Kejahatan HAM Berat.

KOMISI HUKUM NASIONAL INDONESIA.
Komisi Hukum Nasional Indonesia dibentuk melalui Keppres No.15 Tahun 2000, tanggal 18 Pebruari 2000, pembentukan KHN ini adalah guna memujudkan system hukum nasional untuk menegakkan supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran dengan melakukan pengkajian masalah-masalah hukum serta penyusunan rencana pembaharuan dibidang hukum, secara obyektif dengan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat.
Tugas KHN adalah untuk membantu Presiden dengan bertindak sebagai panitia pengarah dalam mendesain rencana umum pembaharuan di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita Negara hukum dan rasa keadilan.

KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL.
Komisi Ombudsman Nasional dibentuk melalui Keppres No.44 Tahun 2000, dan tugas pokok KON adalah melakukan pengawasan terhadap pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah melalui peran serta masyarakat.
Dalam tugas KON menerima laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh aparat penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugasnya, maupun dalam memberikan serta melaksanakan tugas pelayanan umum.
Laporan dari masyarakat itu ditindak lanuti dengan cara-cara :

a) Melakukan Infestigasi ke lapangan.
b) Mengirimkan Surat.
c) Memberikan rekomendasi

MDJUM BLOG E-LEARNING

 

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: