mdjum E-Learning

26 Oktober 2009

BADAN PERADILAN

Filed under: Uncategorized — pemberianku @ 06:14

BADAN PERADILAN
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 menyebutkan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dan sesuai dengan Pasal 42 (ayat 2) Undang-Undang Dasar 1945 ada empat Lingkungan Peradilan di Indonesia.
1. Lingkungan Peradilan Umum.
2. Lingkungan Peradilan Agama.
3. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Lingkungan Peradilan Militer.

1. PERADILAN UMUM.
Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan.
Undang-Undang tentang Peradilan Umum No. 2 Tahun 1986, dan sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh

a. Pengadilan Negeri, berkedudukan di Kotamadya maupun di Ibukota Kabupaten, dan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama.
b. Pengadilan Tinggi di Ibu Kota Propinsi dan merupakan Pengadilan Tingkat Banding.
Perkara-perkara yang dapat dilakukan pemeriksaan/diadili oleh Pengadilan Negeri ini adalah perkara Pidana dan Perdata.

2. PERADILAN AGAMA.
Peradilan Agama diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, dan peradilan ini merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan Kehakiman bagi rakyat mencari keadilan yang beragama Islam , mengenai perkara perdata yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Perkara-perkara yang dapat dilakukan pemeriksaan/diadili oleh Pengadilan Agama ini adalah perkara perdata bidang :

1. Perkawinan.
2. Kewarisan, Wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Agama Islam.
3. Wakaf dan sedekah.

3. PERADILAN TATA USAHA NEGARA.
Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Peradilan Tata Usaha Negara tujuannya adalah melindungi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang Pejabat /aparatur Pemerintah dan disegi lain adalah dalam kerangka pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur Pemerintah agar dalam tugas-tugasnya selalu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan ” Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat Pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara “
Yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 butir 4 UUPTUN).
Operasional di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung.

4. PERADILAN MILITER.
Peradilan Militer ini diatur dalam Pasal 2 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer .
Peradilan Militer merupakan konsekuensi logis adanya status subyek tindak pidana yaitu seseorang berstatus militer , sehingga jelas bahwa Peradilan Militer hanya diperuntukkan bagi anggota militer.
Dalam hal terjadi kasus pidana yang dilakukan oleh anggota militer maka akan berlaku hukum pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM) sebagai hukum materiil, sedangkan hukum formil (hukum Acara) yang berlaku adalah hukum Acara Pidana Militer.
Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan oleh :

1. Pengadilan Militer sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI/ABRI atau yang dipersamakan dengan itu.
2. Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding untuk perkara pidana militer, dan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Pengadilan Militer Utama sebagai Pengadilan Tingkat Banding untuk perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
4. Pengadilan Militer Pertempuran sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk perkara pidana yang dilakukan anggota TNI/ABRI atau yang dipersamakan dengan itu dalam pertempuran .

 

5. PERADILAN ANAK.
Lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 1997, tentang Peradilan Anak merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak yang telah diratitifikasikan oleh Indonesia.
Konvensi tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, mencakup perlindungan dari segala eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
Yuridiksi Peradilan Anak adalah untuk perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan yang dimaksudkan kategori anak disini adalah mereka yang telah berusia 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umu 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin.

6. PERADILAN HAK ASASI MANUSIA.
Pengadilan HAM diatur dalam UU No.26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Pengadilan HAM, bahwa Pengadilan HAM merupakan Pengadilan Khusus yang berada dilingkungan Peradilan Umum, dalan Pengadilan HAM ada Hakim Ad hoc yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.
Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan baik di Negara Indonesia maupun diluar batas teritori wilayah Negara Republik Indonesia oleh warga Negara Indnesia (Pasal 4 dan 5 UU No.26 /2000).

7. PERADILAN NIAGA.
Perubahan atas UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan telah mensyaratkan adanya suatu Peradilan Khusus untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan kepailitan.
Selanjutnya kewenangan Peradilan Niaga terus bertambah melalui beberapa Undang-Undang lain, yaitu :

a) Mengadili perkara Kepailitan.
b) Hak Atas Kekayaan Intelektual.
c) Sengketa perniagaan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
Pengadilan Niaga didirikan atas dasar Keputusan Presiden (Kepres) No.97/1999, dan terdapat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Bandung.

8. PERADILAN PAJAK.
Peradilan pajak diatur dalam Undang-Undang 14 Tahun 2002 dan Undang-Undang Pengadilan Pajak ini menggantikan Undang-Undang No.17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
Pengadilan Pajak adalah Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak, dan Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

9. PERADILAN KORUPSI.
Pengadilan Korupsi, yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 53 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan merupakan Pengadilan Khusus dan salah satu kekhususannya bias dilihat dari komposisi Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ad hoc dan Hakim karir.
Pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi mempunyai yuridiksi untuk menangani perkara korupsi dan berkedudukan di Jakarta.

10. PERADILAN PERBURUHAN / PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.
Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan adanya pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan.
Undang-Undang No.2 Tahun 2004, adalah sebagai katalisator penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan yang memakai hukum acara perdata.
Pengadilan hubungan insdustrial merupakan Pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Peradilan Negeri, dan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata.
Pengadilan hubungan Industrial merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir bagi perselisihan, baik bagi perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh .

11. PERADILAN PERIKANAN
Undang-Undang Perikanan No.31 Tahun 2004, telah merancang system Peradilan Perikanan, dan Peradilan Perikanan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dibidang Tindak Pidana di bidang perikanan.
Pengadilan Perikanan yang dibentuk berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki daerah hukum sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan

12. MAHKAMAH SYARIAH
Sesuai dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pasal 25.
Ayat 1. Peradilan Syariah di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam sebagai bagian system Peradilan Nasional dilakukan oleh Mahkamah Syari’ah yang bebas dari pengaruh manapun.
Ayat 2. Kewenangan Mahkamah Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas syaria Islam dalam sistem Hukum Nasional, yang diatur lenih lanjut dengan Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darusalam.
Ayat 3. Kewenangan sebagai dimaksud pada ayat 2 diperlakukan bagi pemeluk Agama Islam.

Pasal 26.
Ayat 1. Mahkamah Syar’iah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 terdiri dari Mahkamah Syar’iah Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda atau nama lain sebagaimana Pengadilan tingkat pertama, dan Mahkamah Syar’iah Propinsi sebagai Pengadilan tingkat Banding 1 Ibukota Propinsi Nangroe Aceh Darussalam.
Ayat 2. Mahkamah Syar’iah untuk Pengadilan Tingkat Kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

13. MAHKAMAH PELAYARAN.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
Bahwa untuk kecelakaan Kapal dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran.
Pasal 18.
Dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan Kapal, Mahkamah Pelayaran, Mahkamah Pelayaran bertugas :

a. Meneliti sebab-sebab kecelakaan dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan dalam penerapan standard profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nahkoda atau pemimpin kapal dan atau perwira kapalatas terjadinya kecelakaan kapal.
b. Menjatuhkan sanksi administratif kepada nahkoda atau pemimpin kapal dan atau perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang melakukan kesalahan atau kelalian dalam menerapkan standar kepelautan.
Pasal 20 Kedudukan
Mahkamah Pelayaran merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Pasal 21
Mahkamah Pelayaran berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: