mdjum E-Learning

16 Oktober 2009

KEPOLISIAN DAN ORGANISASI BAGIAN V

Filed under: Uncategorized — pemberianku @ 09:01

DISKRESI KEPOLISIAN

Diskresi berasal dari kata -kata bahasa inggris ” Discretion “ yang menurut kamus umum yang disusun oleh John M.Echol, Dkk diartikan ” Kebijaksanaan, Keleluasaan “
Menurut Alvina Treut Burrow bahwa diskresi adalah Sedangkan menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T ” Kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri “
Simorangkir, Dkk diskresi diartikan sebagai
” kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapat nya sendiri “
Diskresi Kepolisian adalah ” suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya (Power) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya sendiri sebagai seorang Polisi “

Sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Diskresi dicantumkan pada Pasal 18 ayat 1 dan 2

Ayat (1) :
” Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri “

Ayat (2) :
” Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia “

Sedangkan didalam KUHAP Pasal 5 ayat 1 a angka 4 dan Pasal 7 ayat 1 huruf j mengatakan bahwa :

” Polisi berwenang karena kewajibannya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab “

Menurut Penjelasan KUHAP Pasal 5 ayat 1 a angka 4 dan Pasal 7 ayat 1 huruf j adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Tindakan Lain, adalah tindakan dari penyelidik /penyidik untuk kepentingan penyelidikan / penyidikan dengan syarat :

1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum .

2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.

3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dsn termasuk dalam lingkungan jabatan.

4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.

5) Menghormati Hak Asasi Manusia.

PENGAWASAN DISKRESI

Pertanggungan Jawab Diskresi baik dari segi positif maupun segi negatifnya, maka terakhir yang perlu mendapat kejelasan adalah bagaimana pelaksanaan diskresi itu harus diawasi agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yang dikehendaki yang diatur oleh hukum dan kebijaksanaan pimpinan.

Pengawasan Diskresi adala sebagai berikut :

1) Diri anggota Polisi sendiri.

2) Atasannya, atasan langsung atau tidak.

3) Horisontal, yaitu Instansi samping seperti Kejaksaan atau Pengadilan.

4) Masyarakat luas.

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: