mdjum E-Learning

8 Oktober 2009

Fungsi Tugas, dan Penegakan Hukum BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)

Filed under: Uncategorized — pemberianku @ 18:02

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

  • Keputusan Presiden RI No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, kewenangan, susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI No.64 Tahun 2005.
  • Tugas

Melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

  • Fungsi

1.Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.

2.Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

3.Koordinasi kegiatan fungsional dalam melaksanakan tugas BPOM.

4.Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.

  • Landasan Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM.

a.Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b.Undang-undang No.23 Tahun 1992, Tentang Kesehatan.

c.Undang-undang No.7 Tahun 1996, tentang Pangan.

d.Undang-undang No.8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.

e.Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1998, tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

f.Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999, tentang Label dan iklan pangan.

g.Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004, tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.

  • Dukungan Kejaksaan Agung dalam kaitan dengan BPOM.
    • SE Jaksa Agung RI-003/A/JA/09/2007, tanggal 27 September 2007, tentang Perkara Penting Tindak Pidana Umum Lain.
  • Tindak pidana obat dan makanan dikategorikan sebagai salah satu dari 21 tindak pidana penting lainnya.
  • Pengendalian Perkara pbat dan makanan berada dalam satu tangan yaitu Jaksa Agung cq JAM Pidum.
  • Instruksi Jaksa Agung RI No.INS-004/J.A/3/1994, tanggal 9 Maret 1994 Jo SE JAM Pidum No.R-16/E/3/1994, tentang Pegendalian perkara penting Tindak Pidana Umum
  • Penanganan perkara obat dan makanan mulai dari tahap pra penuntutan, penuntutan dan uheksi harus dilaporkan pada Jaksa Agung RI.
  • Diharapkan dapat menghindari disparitas tuntutan
  • Keputusan bersama antara Jaksa Agung RI dan Kepala Badan BPOM No.KEP.-03/E/Ejp/12/2007 dan No.KS.01.72.8852, tentang Peningkatan Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Obat dan Makanan.
  • Dukungan Kepolisian RI dalam kaitan dengan BPOM.
  1. Keputusan bersama antara Polri dengan BPOM RI No.Pol-Kep/20/VIII/2002 dan No.HK.00.04,72.02578 Tahun 2002. tentang Peningkatan Hubungan kerja sama Dalam Rangka Pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan.
  2. Nota Kesepahaman antara Polri dan BPOM No.Pol-B/1861/VII/2007 dan No.KS.01.01.1.5927, tentang Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan PPNS dan atau Polsus.
  3. Surat Telegram Kapolri No.Pol-ST/8/5/VIII/2007, tanggal 2 Agustus 2007 ke Seluruh Kapolda tembusan KepalaBadan POM RI, tentang Dukungan/Bantuan teknis dan taktis kepada PPNS Badan POM RI agar Kegiatan Penertiban Obat dan Makanan Ilegal dan Mengandung Bahan Kimia Tertentu Berjalan dengan lancar.
  4. Surat Kapolri No.Pol-B/2116/VIII/2009, tanggal 31 Agustus 2009 Perihal Koordinasi dalam kegiatan Penertiban Menjelang Lebaran yang ditembuskan kepada Kapolda seluruh Indonesia.

 

 

 

 

 

 

About these ads

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

The Rubric Theme. Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: